Hari Agraria, Kedaulatan Pangan dan Petani Harus Terjamin
Tumpak Winmark Hutabarat*
Semangat kapitalisme, mengakumulasi keuntungan untuk kepentingan pribadi sudah lama terbuka lebar. Hadirnya revolusi industri di dunia, telah memulai babak baru zaman modern dan eksploitasi. Bermula pada berjalan kegiatan produksi dengan menggunakan tenaga batubara, dan berlanjut pada eksploitasi minyak bumi. Keinginan untuk mengepakkan sayap usaha, maka negara-negara maju mencoba mencari daerah koloni yang bisa dijadikan boneka untuk mencari lahan potensial, yang bisa memberikan keuntungan besar dengan cara mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam sebesar-besarnya.
Kondisi diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia, akibat ekspansifnya para pengusaha (lokal dan asing) dalam melakukan kegiatan eksploitasi hutan, tambang dan sumber daya alam lainnya, maka konsekuensi pemanasan global tidak terelakkan. Perlu kita ketahui bersama, salah satu dampak dari pemanasan global (perubahan iklim) adalah kegagalan panen di seluruh dunia. Pemanasan global telah mengakibatkan lahan-lahan pertanian terendam banjir di musim penghujan dan mengalami kekeringan di musim panas.
Kini telah menjadi hal biasa, ketika banyak daerah terendam banjir selama berhari-hari, seperti di Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatra. Kerugian lain juga banyak terjadi terhadap lahan-lahan pertanian yang mengalami puso dan serangan hama yang menggagalkan panen serta pencemaran dari berbagai limbah pabrik ke sungai maupun laut juga telah mengakibatkan ikan-ikan dan hewan-hewan pertanian tercemar bahan-bahan kimia berbahaya.
Petani Menjadi “Sapi Perah” Negara
Pangan merupakan simbol dari sistem produksi lokal (pedesaan) yang mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sekitarnya. Akan tetapi dengan masuknya para spekulan pangan, yang didukung lemahnya regulasi dan kontrol pemerintah, maka kerap kenaikan harga pangan menjadi mitos yang tak terpecahkan.
Alasan tingginya harga pangan lokal menjadi dalil pemerintah yang tak terbantahkan dan akibatnya pemerintah asyik melaksanakan impor pangan setiap tahunnya tanpa pernah mencoba memecahkan persoalan pangan negeri ini. Dan memang pemerintah sebenarnya tahu, kenapa harga pangan dari negara asing lebih murah adalah karena banyaknya subsidi negara kepada petaninya, sehingga hal inilah yang sangat berkontradiksi dengan realita di Indonesia.
Jelas terlihat dengan dilakukannya kegiatan impor pangan, terbuktilah bahwa pemerintah menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyatnya (petani). Jika memang pemerintah menginginkan harga pangan petani lokal yang murah, maka Dulunya negara ini terkenal dengan kekuatan petaninya, lewat corak produksi pertaniannya (agraris). Tapi kini telah berganti rupa, menjadi negara rente, pencari utang untuk dibagi-bagi kepada aparat pemerintahan.
Petani Indonesia sekarang menjadi konsumen produk pertanian asing, sebab tidak mampu lagi mandiri di tanah sendiri. Petani kini hanya menjadi “sapi perah” pemerintah yang bekerjasama dengan pengusaha dan para spekulan. Tiap harinya petani selalu dihadapkan pada masalah penyerobotan lahan, pupuk mahal, bibit unggul tidak ada, irigasi yang bermasalah, infrastruktur yang tidak memadai dan bahkan harus menanggung resiko perubahan iklim, padahal kondisi tersebut merupakan ulah dari perusahaan raksasa yang dimiliki oleh negara maju.
Krisis Pangan
Pangkal krisis pangan adalah kerusakan lingkungan yang parah yang terjadi secara masif dan intensif di seluruh dunia. Eksploitasi terhadap alam tanpa memerhatikan keseimbangan dan perawatan, telah mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Ironisnya, eksploitasi terhadap alam diakibatkan ketamakan segelintir manusia dan pola konsumsi masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Penebangan hutan bail legal maupun ilegal demi mengejar target profit industri kayu dan mebel, penebangan hutan alam menjadi lahan tanaman industri dan makanan secara masif dan intensif di seluruh dunia, telah merusak ekosistem.
Pertemuan Badan Dunia PBB terkait Pangan dan Pertanian, FAO (Food and Agriculture Organization) yang berlangsung di Roma pada bulan September tahun 2010 kemarin mengumumkan fakta bahwa 1 miliar manusia mengalami kelaparan di bumi ini, dan kelaparan tersebut 98 % terjadi di negara-negara berkembang, dimana pada tahun 2009 tercatat 130 juta orang kelaparan karena kenaikan harga pangan. Masih ditambah lagi puluhan juta penduduk bumi yang kesulitan mengakses air bersih layak konsumsi. Air bersih yang memenuhi standar kesehatan pun semakin mahal harganya. Dulu orang merasa aman mengkonsumsi air sungai dan PAM. Namun kini, orang mengkonsumsi air minum kemasan yang dibeli dengan harga relatif mahal.
Isu krisis pangan menjadi “pasar baru” bagi lembaga keuangan internasional untuk menyalurkan utang ke negara-negara miskin, yang mengakibatkan ketergantungan uang yang semakin besar dari negara asing, sehingga kalkulasi anggaran negara hanya untuk membayar cicilan bunga dan utang pokok. Akhirnya alokasi anggaran untuk kebutuhan publik (rakyat) dan subsidi pertanian untuk petani menjadi minim.
Kedaulatan Pangan awal Reforma Agraria
Kedaulatan pangan pada dasarnya menunjuk pada peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara harus menguasai dan mengalokasikan sumber-sumber agraria, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kedaulatan pangan secara prinsip tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan ekonomi dan nasional negara secara keseluruhan.
Strategi kedualatan pangan telah dirumuskan sebelumnya oleh pendiri bangsa ini dalam amanat Presiden Soekarno tentang Pembangunan Semesta Berencana, yang dikatakan bahwa untuk mencapai kedudukan self sufficiency (swasembada) di lapangan sandang, pangan, bahan makanan, pakaian dan obat-obatan, dilakukan intensifikasi pertanian, untuk menaikkan produksi dalam negeri berupa hasil-hasil bahan makanan dan pakaian, supaya dalam jangka pendek tercapai self supporting (keswadayaan).
Perlunya pembelajaran kembali akan sejarah bangsa ini, yang pada tahun 1960, negara lewat Presiden Soekarno pernah mengeluarkan UU Reforma Agraria No.5 tahun 1960, yang mewajibkan negara memberikan masing-masing keluarga 2 ha tanah untuk dikelola mencukupi kebutuhannya. Kini, UU itu sudah diplesetkan pemerintah, supaya tanah dikuasai oleh segelintir pejabat dan aparat.
Melalui semangat Hari Agraria, saatnya pemerintah bangkit berpihak pada rakyat dengan kebijakan yang bervisi kerakayatan (petani). Pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan lahan, harga pupuk murah, ketersediaan bibit unggul, terjaminnya pasar, irigasi yang lancar serta infrastruktur yang memadai. Hal-hal mendasar inilah yang menjamin keberlangsungan hidup petani.
*Penulis adalah voluntir di Sawit Watch
sumber : http://sawitwatch.or.id/2012/03/hari-agraria-kedaulatan-pangan-dan-petani-harus-terjamin/
terkait : http://indonesian-treasury.blogspot.com/2009/10/amanat-presiden-soekarno-tentang.html
