Titimangsa

Titimangsa
Mendidik | Cerdas | Inovativ

Sunday, 18 November 2012

SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM




(Dr. Yusuf al-Qardhawi)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati. hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. 5. Almaaidah:49)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw dengan ajaran Islam yang dibawanya datang untuk memerintah manusia dengan wahyu yang diturunkan Allah. Seorang Nabi adalah seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya dengan hidayah Allah. Kepemimpinan yang menunjukkan supremasi Dinullah atas aturan-aturan hidup yang lainnya. Ini telah dibuktikan dengan kepemimpinan Daulah Islamiyah dimana Rasulullah saw bertindak sebagai Imam dan sekaligus kepala negara.

Kepemimpinan Rasulullah dilanjutkan… oleh Sahabat-sahabat beliau. Para sahabat yang secara berturut-turut menggantikan fungsi Rasulullah sebagai kepala negara mendapat jaminan boleh diikuti sepak terjangnya dalam sistem pemerintahan Islam. Nabi bersabda, “Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah”.
Para ulama mengatakan bahwa khulafaur Rasyidun ada empat: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sebagian mereka mengatakan ada lima dengan menambah Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah juga berkata, “Khalifah sesudahku ada tigapuluh, kemudian sesudah itu kepemimpinan yang menggigit” Para ulama berlainan pendapat dengan makna “tsalasin (tigapuluh)” . Ada yang mengatakan 30 tahun hijriyah ada yang mengartikan 30 orang Khalifah yang adil sampai hari kiamat. Sistem pemerintahan Islam dalam bentuk Khilafah telah mandeg sejak Tahun 1928 dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II dari Turki Othmani. Ini terjadi disebabkan kelalaian kaum muslimin sendiri.

Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin sampai masa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tersebut telah terbentuk pula kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh dunia. Kekhilafahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dmenanungi kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dakwah Islam menjadi sebab utama munculnya berbagai kerajaan itu. Di Indonesia pernah tegak kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Pagaruyung, Palembang (Sumatera), Demak, Mataram, (Pulau Jawa), Pontianak, Pangkalan Bun, Banjar, Kutai (Kalimantan), Kesultanan Makassar dan Bone (Sulawesi), Kesultanan Ternate dan Tidore (Maluku), dan lain-lain. Para wali yang menyebarkan Islam di berbagai kepulauan Nusantara tidak hanya mengajarkan akidah, fiqih, dan akhlak tetapi juga membangun masyarkat dan negara Islam. Mereka disebut Wali jamaknya auliya karena mereka adalah pemimpin-pemimpin negara yang menyampaikan dakwah Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Gelar mereka pun Sunan yang lebih tinggi derajatnya dari Sultan. Namun karena bentuknya yang kecil-kecil dan jauhnya hubungan kerajaan-kerajaan tersebut dengan pusat Khilafah semakin lama kerajaan-kerajaan itu semakin lemah sehingga satu persatu dapat ditaklukan oleh Penjajah.

Ketika perang kemerdekaan, kaum muslimin di Indonesia berdiri di front terdepan untuk membebaskan negerinya dari penjajah. Namun kondisi ummat Islam di dunia benar-benar berada dalam keadaan parah. Sementara itu masyarakat yang baru merdeka pada umumnya terkena euforia nasionalisme Barat. Mereka mengatakan, “Kalau ingin maju tirulah barat (yang selama ini menjajah kita) dan tinggalkanlah agama”. Karena itu di dunia Islam sistem pemerintahan yang ada pada umumnya tidak mengacu pada sistem Islam. Kaum muslimin seolah-olah lebih percaya kepada selain ajaran Islam dan kaum muslimin untuk mengatur negeri ini.

Setelah runtuhnya Khilafah islamiyah berbagai upaya menegakkan kembali sistem ini dilakukan oleh para mujahid dakwah. Salah satu yang mengambil jalan bertahap dan sistemik adalah Imam Syahid Hasan Albanna dengan gerakan dakwah Al Ikhwanul Muslimun. Beliau memiliki pandangan yang tajam dan terencana untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam. Mutiara pemikiran beliau yang terserak-serak tentang perbaikan pemerintahan akan kita sajikan kembali di sini dalam bentuk yang telah disesuaikan untuk keadaan sekarang.

Keharusan Ishlahul Hukumah

Ajaran Islam yang hanif ini mengharuskan pemerintahan yang diakui kaum muslimin tegak di atas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah untuk ummat manusia. Ia tidak menghendaki terjadinya kekacauan dan tidak membiarkan ummat Islam hidup tanpa pemimpin. Rasulullah saw bersabda kepada sebagian sahabatnya,
“Jika engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka tinggalkanlah negeri itu”.
Pada hadits yang lain beliau juga bersabda kepada para sahabat,
“Dan jika kalian bertiga, maka hendaklah salah seorang (di antara kalian) memimpin”
Barangsiapa beranggapan bahwa agama –terlebih lagi Islam– tidak mengungkap masalah politik atau bahwa politik tidak termasuk dalam agenda pembahasannya, maka sungguh ia telah menganiaya diri dan intelektualitasnya sendiri. Kita tidak mengatakan bahwa ia telah menganiaya Islam, karena Islam itu syariat Allah yang sama sekali tidak mengandung kebatilan baik di depan maupun belakangnya.
Sungguh indah kata-kata Imam Al Ghazaly, “Ketahuilah bahwa syariat itu pondasi, dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya niscaya akan hilang”.

Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah, sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan yang menghasung sebuah misi, bukan sekedar bagan struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis; yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian juga dakwah tidak akan tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga, menyebarkan, dan mengiokohkannya.
Merupakan kesalahan yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini, sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan urusan agama dari urusan politik meski secara teoritis sebagian kita mengingkari pemisahan seperti ini. Para pakar politik seringkali merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak, serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan.

Tiang-tiang Penyangga Pemerintahan Islam

Pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah populer dan baku. Kaidah-kaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. Ia tegak di atas tiga pilar: rasa tanggungjawab pemerintah, kesatuan masyarakat, dan sikap menghargai aspirasi rakyat.

Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja, sedangkan rakyat adalah tuannya. Rasulullah saw pernah bersabda,
“Pemimpin suatu bangsa adalah pelayan mereka”
“Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang digembalakan”
Ketika Abu Bakar ra diangkat menjadi khalifah, beliau naik ke atas mimbar seraya berkata, “Wahai sekalian manusia, aku dulu bekerja untuk keluargaku. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. Namun, kini aku bekerja untuk kalian, maka bayarlah aku dari baitulmaal kalian”.
Dengan penjelasan ini maka beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan adil terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Bahkan beliau telah meletakkan dasar-dasarnya, bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak-hak dan kewajiabnnya serta memelihara kepentingan bersama. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya, maka baginya pahala. Namun jika sebaliknya, maka baginya telah sudah ditetapkan sanksi hukuman.

Kesatuan Ummat

Ummat Islam adalah ummat yang satu –karena ukhuwwah yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka– adalah salahsatu landasan iman. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwah, dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasihat dari yang kecil kepada yang besar, atau dari yang besar kepada yang kecil. Hal inilah yang merupakan tradisi Islam, yakni memberi nasihat, amar makruf nahi munkar, Rasulullah Saw bersabda,
“Agama itu nasihat. Mereka berkata, “Bagi siapa wahai Rasulullah ?? Rasulullah menjawab, “bagi Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kalangan ummat mereka”
Rasulullah Saw bersabda,
“Jika engkau melihat ummatku takut berkata kepada orang yang berbuat zalim, “Wahai si zhalim, maka ia telah keluar dari kelompok mereka”
Pada riwayat lain beliau menambahkan, “Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada permukaannya”.
Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintah berbuat makruf dan melarang dari perbuatan munkar, kemudian ia dibunuh”
Di kalangan ummat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain, karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu, yakni Al Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. Sementara itu, perbedaan dalam hal furu’ (cabang) tidaklah membahayakan, tidak akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan fanatisme golongan. Meskipun demikian, diperlukan adanya penelitian dan kajian, musyawarah dan saling menasihati,. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya. Sedangkan yang tidak ada maka kepala negaralah yang memutuskan agar ummat tetap bersatu dengannya. Dan tidak ada lagi yang sesudah itu.

Menghargai Aspirasi Rakyat

Di antara hak ummat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermat-cermatnya dan menasihatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dengan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Allah Swt telah memberikan kepada kepala pemerintahan agar melakukan hal itu,
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…” (Ali Imran: 159)
Bahkan Allah memuji kebaikan kaum muslimin atas prinsip tersebut,
“Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. (Assyura: 3 8)
Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunnah Rasulullah Saw dan Khulafa’ur Rasyidin,
“Jika datang kepada mereka suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. Kemudian mereka saling bermusyawarat dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. Bahkan para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kamu berpegang kepada pendapat yang benar tadi”
Abu Bakar As Shiddiq berkata,
“Jika kalian melihat aku dalam kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya) dan jika kalian melihatku dalam kebatilan, maka betulkan dan luruskanlah”

Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata, selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian lainnya). Keseimbangan ini tidak mungkin dapat terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. Dengan memelihara dan menjaganya akan tercapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan akhirat.
Itulah yang dalam istilah politik modern kita dikenal sebagai kesadaran politik, atau kematangan politik, atau pendidikan politik, atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat; keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Teks-teks ajaran saja tidak akan cukup untuk membangkitkan ummat. Demikian juga, sebuah undang-undang tidak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih yang mempelopori penerapannya.
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin?” (QS. 5. AlMaaidah:50)

Telah dibahas dalam kajian pertama bahwa sistem pemerintahan Islam tegak di atas tiga pilar: tanggungjawab pemerintah, kesatuan ummat, dan penghargaan terhadap aspirasi rakyat. Kesemuanya telah terwujud sempurna pada masa khulafaur rasyidin. Para Khalifah ini memiliki rasa tanggungjawab yang besar dalam mengemban amanah yang dipikulkan di atas pundak mereka selaku pemimpin. Hal ini tercermin baik dalam pidato-pidato mereka maupun perilaku mereka selama memimpin. Berbagai kebijakan yang telah diambil juga dirasakan keadilannya oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Simaklah pidato Umar bin Khattab ketika baru diangkat sebagai khalifah,
“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat untuk menjadi pemimpin kalian. Kalau bukan Rasulullah aku diharap untuk menjadi yang terbaik di antara kalian, yang paling kuat untuk bisa mengurusi kalian, dan paling sensitif untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara penting kalian, tentu aku tidak akan mau menjadi pemimpin di antara kalian. Cukuplah tugas Umar ini begitu menyedihkan, sambil menanti detik-detik hari perhitungan. Dia mengambil dan meletakkan hak-hak kalian sebagaimana yang telah ia lakukan dan ia hidup bersama kalian sebagaimana ia telah lakukan. Sungguh Tuhankulah Dzat yang berhak dimintai pertolongan”.
Umar merasa tidak mempunyai kekuatan kecuali jika ada rahmat, pertolongan, dan dukungan dari Allah. Berkenaan dengan besarnya rasa tanggungjawab sebagai pemimpin beliau berkata,
“Seandainya ada unta yang hilang di dekat sungai eufrat, sungguh saya khawatir jangan-jangan keluarga Khattab yang akan dimintai pertanggungjawaban.”
Sementara itu Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah khutbahnya mengatakan,
“Amma ba’du, sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun setelah Nabi kalian Muhammad Saw. Tidak ada kitab yang akan diturunkan setelah Kitab yang diturunkan kepada beliau. Ingatlah bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah itu akan tetap halal sampai hari kiamat dan apa yang diharamkan Allah akan tetap haram sampai hari kiamat. Aku bukanlah seorang hakim tetapi aku seorang penyeru kepada keselamatan. Aku bukanlah seorang mubtadi’ (pembuat bid’ah) tapi aku seorang muttabi’ (yang berittiba kepada Rasulullah). Tidak ada seorang pun yang boleh ditaati dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya, aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, hanya saja Allah telah menjadikan aku orang yang paling berat dalam menanggung beban daripada kalian”.
Tampuk kekuasaan diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz setelah pemakaman Sulaiman bin Abdul Malik (Khalifah sebelumnya). Namun beliau meminta untuk ditunda. Beliau kemudian menaiki kudanya dan kembali ke rumah. Salah seorang pelayannya yang bernama Muzahim masuk ke rumah seraya berkata, “Wahai amirul mukminin, kelihatannya ada yang penting?” Beliau menjawab, “Perkara yang menimpaku saat inilah yang kuanggap sangat penting. Sesungguhnya tidak ada satupun ummat Muhammad di Barat maupun di Timur kecuali punya hak yang aku harus menunaikannya, meskipun ia tidak menuliskan atau memintanya kepadaku untuk melaksanakannya”.

Dulu ummat bersatu kata dengan berpegang teguh kepada tali-tali agama, yakni akan keutamaan hukum-hukumnya, memelihara perintah Rasulullah Saw dan peringatan keras beliau untuk menjaga persatuan. Demikian, pentingnya arti jamaah dan persatuan di bawah naungannya, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah dan keluar dari ketaatan. Beliau bersabda,
“Barangsiapa yang datang kepada kalian – sementara kalian sudah bersatu – untuk memecah belah kekuatan kalian, maka penggallah ia dengan pedang, bagaimana pun keadaannya”.
Sebagaimana beliau juga bersabda,
“Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan menentang jamaah kemudia ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyyah. Dan barangsiapa yang berperang di bawah bendera ashobiyah, marah karena ashobiyah, menyeru kepada ashobiyah, atau menghidupkan ashobiyah, kemudian, ia mati terbunuh maka ia mati dalam keadaan jahiliyyah. Barangsiapa yang keluar dari ummatku, mencela yang baik maupun yang buruknya, tidak mau berhati-hati terhadap orang-orang mukmin dan tidak mau menepati janji, maka dia tidak termasuk golonganku dan aku bukan bagian daripadanya”.

Demikian, juga aspirasi dan kehendak rakyat, ia merupakan sesuatu yang sangat dihormati dan dihargai. Abu Bakar tidak memutuskan suatu keputusan pun bagi rakyatnya, kecuali setelah bermusyawarah dengan mereka, terutama dalam hal yang tidak ada nash hukumnya. Demikian, pula Umar bin Khattab. Untuk menduduki posisi Khilafah sesudahnya, beliau menunjuk enam orang – yang Rasulullah ridha kepadanya sampai akhir hayatnya – untuk bermusyawarah.
Pada saat ini kaum muslimin di negeri kita telah mengadopsi sistem demokrasi dan parlemen dari Eropa, dan menjadikannya sebagai pijakan pemerintahan kita. Maka sejauh manakah kesesuaiannya terhadap Islam? Manfaat apa yang bisa kita peroleh dari diterapkannya di negeri kita selama lebih dari setengah abad?
Sikap Islam Terhadap Demokrasi dan Sistem Perwakilan

Sebagaian ummat menganggap demokrasi sebagai suatu kemungkaran dan kekafiran yang nyata, sementara mereka belum mengetahui secara persis apa itu hakikat dan esensi demokrasi tersebut. Mereka hanya mengetahui kulit luarnya saja dan langsung mengecam kelompok lain yang memanfaatkan sistem demokrasi dalam memperjuangkan dakwah Islam. Karena itulah Dr. Yusuf Qardhawi di dalam bukunya “Fiqhud daulah” menjawab dengan tangkas berbagai bentuk keraguan tentang hubungan Islam dengan demokrasi.
Menurut beliau hakikat demokrasi – berbeda jauh dengan definisi dan terminologi akademis kebanyakan orang – adalah bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci. Dalam demokrasi yang sebenarnya masyarakat diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila dia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila dia menyimpang. Mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya atau dibunuh.

Demokrasi yang sebenarnya memberikan beberapa bentuk dan cara praktis seperti pemilihan dan referendum umum, mendukung pihak mayoritas, menerapkan sistem multi partai, memberikan hak kepada minoritas untuk beroposisi, menjamin kebebasan pers dan kemandirian peradilan. Hakikat demokrasi seperti ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sebab Islam tidak membenarkan seorang yang dibenci atau tidak disukai makmum menjadi imam mereka. Nabi berkata,
“Ada tiga tipe orang yang sholatnya tidak naik di atas kepalanya walaupun satu jengkal. Yang pertama dari mereka “orang yang mengimami suatu kaum sedang ia dibenci oleh kaum itu”.
Dalam masalah politik Nabi bersabda,
“Imam atau pemimpin kalian yang terbaik adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka yang mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka juga mendoakan kalian. Imam atau pemimpin kalian yang terburuk adalah orang-orang yang kalian benci mereka juga membenci kalian, kalian mencela mereka dan mereka juga mencela kalian”.
Islam dapat menerima demokrasi karena ajarannya mencela penguasa diktator atau penguasa yang mengaku tuhan di muka bumi. Kisah-kisah yang diceritakan Al Qur-an kepada kita menjadi pelajaran bahwa para diktator seperti Namrudz di zaman Ibrahim AS, dan Fir’aun di zaman Musa AS adalah model penguasa yang dibenci Allah dan kaum muslimin harus menganggapnya sebagai sumber kemungkaran. Dari kisah Musa AS, Al Qur-an mengungkapkan bahwa kediktatoran terbangun berdasarkan aliansi empat pihak yang keji dan tercela,

Pertama: Penguasa yang angkuh yang mengaku tuhan di muka bumi, yang berlaku sewenang-wenang terhadap hamba-hamba Allah, penguasa seperti ini penggambarannya diwakili oleh Fir’aun.

Kedua, Politikus oportunis yang menggunakan kepintaran dan pengalamannya untuk melayani kepentingan penguasa tiran, untuk memantapkan kekuasaan dan meningkatkan popularitasnya, sehingga dia selalu dipatuhi rakyat. Politikus seperti ini diwakili oleh Haman.

Ketiga, Kapitalis dan feodalis yang mengambil manfaat dari pemerintahan yang zalim. Mereka mendukung pemerinthan ini dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi dengan memeras keringat dan darah rakyat. Kelompok ini diwakili oleh Qarun….

Keempat, Para penasihat spiritual, para dukun, yang selalu menipu rakyat dengan meligitimasi perbuatan zalim penguasa berdasarkan pembodohan rakyat dengan dalil-dalil supranatural. Kelompok ini diwakili oleh tukang-tukang sihir Fir’aun termasuk mantan ulama bernama Bal’aam bin Baura.

Keempat kelompok ini bergabung karena kepentingan materi dan pemuasan syahwat. Al Qur-an mengungkapkan aliansi keempat kelompok tersebut dan sikap mereka dalam menghadang risalah Musa AS, sehingga akhirnya Allah membungkam mereka dengan kekuasaan-Nya.

Dengan cermat sekali Al Qur-an mengaitkan antara kezaliman penguasa dengan tersebarnya kerusakan, yang merupakan penyebab runtuhnya berbagai bangsa di masa lalu,
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum ‘Aad, (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan kaum Tsamut yang memotong batu-batu yang besar di lembah, dan kaum Fir’aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. (QS. 89. Al Fajr:6-14)

Kadang-kadang Al Qur-an mengungkapkan “kezaliman” dengan kata “keangkuhan”, yaitu kesombongan dan keangkara murkaan dengan menghina dan merendahkan hamba-hamba Allah. Allah berfirman tentang Fir’aun,
“Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka.Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. 28. Al Qashsash:4)
Firman Allah,
“Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas”. (Ad Dukhan: 3)

Disamping mencela penguasa yang sombong dan mengaku Tuhan. Al Qur-an juga mencela bangsa yang tunduk kepada orang-orang yang zalim itu. Al Qur-an membebankan tanggungjawab ke pundak berbagai bangsa itu berikut para pemimpinnya. Firman Allah tentang kaum Hud,
“Dan itulah kisah kaum Aad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai Rasul-rasul Allah dan menuruti semua perintah penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran)”. (Hud: 59)
Firman Allah tentang kaum Fir’aun,
“Maka Fir’aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataanitu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik” (Az Zukhruf:54)
“Tapi mereka mengikuti perintah Fir’aun, padahal perintah Fir’aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi”. (Hud: 97-9 8)

Al Qur-an membebankan tanggungjawab kepada berbagai bangsa itu karena merekalah yang menjadikan Fir’aun sebagai Fir’aun yang zalim dan kejam. Hal ini sejalan dengan anekdot yang sering dikemukakan di masyarakat. Ketika Fir’aun ditanya, “Kenapa kamu jadi Fir’aun?” Dia menjawab, “Saya tidak menemukan orang yang akan meluruskan tindakan saya”.

Bila demokrasi di tengah suatu masyarakat dibangun untuk memberdayakan masyarakat tersebut, untuk menolak kediktatoran suatu rezim, atau untuk membangun iklim dan budaya musyawarah di tengah masyarakat, maka Islam mengakui dan menerima demokrasi. Bahkan prinsip-prinsip demokrasi yang seperti itu sejalan atau mendekati amar ma’ruf nahi munkar, tawsiyah bil hak, dan upaya-upaya menegakkan keadilan. Norma-norma dan prinsip penentangan terhadap kezaliman telah lebih dahulu di tetapkan Islam jauh sebelum adanya istilah “demokrasi” di muka bumi. Namun Islam menyerahkan perinciannya kepada ijtihad kaum muslimin sesuai dengan nilai-nilai dasar agama mereka, dan sejalan pula dengan kepentingan duniawi dan perkembangan kehidupan mereka di setiap tempat dan waktu.

Melalui perjuangan panjang melawan kezaliman dan para diktator dari kalangan raja dan kaisar, demokrasi membentuk berbagai sarana yang sampai sekarang masih dianggap sebagai sarana terbaik untuk menjamin dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan kaum tiran, walaupun disana sini masih terdapat kekurangan, karena kreasi manusia memang tidak ada yang sempurna.

DR. Yusuf Qardhawi mengatakan, “Tidak ada salahnya bagi suatu bangsa, bagi pemimpin dan pemikirnya, untuk berpikir dengan menggunakan berbagai konsep lain, barangkali dia akan menemukan sesuatu yang lebih baik dan sempurna. Namun sebelum hal itu dapat terwujud dan terlaksana dalam kenyataan, maka sebaiknya kita mengambil pelajaran dari berbagai konsep dan prinsip demokrasi yang ada, demi terwujudnya keadilan, musyawarah, menghormati hak-hak asasi manusia, dan menghadapi para penguasa tiran yang berlaku angkuh di muka bumi.

Di antara kaidah syariat yang telah disepakati adalah segala sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga wajib. Dan bila terbukti suatu sarana diperlukan untuk merealisir tujuan syariat, maka sarana itu sama hukumnya dengan tujuan itu. Secara syariat tidak ada halangan untuk memanfaatkan gagasan politis atau solusi praktis dari non-muslim. Contohnya, dalam perang Al Ahzab, Nabi Saw pun menerima pemikiran”menggali parit” di seputar kota madinah yang seperti diketahui pemikiran tersebut berasal dari Persia.

Pemilu dan Sistem Perwakilan Kita Dalam Pandangan Islam

Di antara sistem demokrasi yang lazim berlaku adalah sistem pemilihan umum. Menurut pandangan Islam, Pemilu merupakan “kesaksian” terhadap calon atas kelayakannya. Karena itu pemilih diharuskan memenuhi persyaratan seorang saksi, seperti adil dan di atas usia tertentu. Persyaratan keadilan boleh saja diringankan sesuai dengan keadaan, sehingga rakyat dapat memberikan kesaksian sebanyak mungkin. Semua orang diharapkan memberikan kesaksian, kecuali orang yang telah dibuktikan pengadilan melakukan tindak kriminal yang mencemari kehormatan dan harga diri dan seumpamanya.
Di Indonesia, yang diberikan kesaksian di dalam Pemilu adalah Partainya. Sayang karena kebodohan masyarakat terhadap politik mereka tidak mengetahui kualitas kandidat-kandidat calon wakil rakyat yang diajukan oleh Partai tersebut. Padahal dalam kesaksian ini setiap muslim dituntut untuk sejujurnya memberikan penilaian kepada Partai dan orang yang menjadi kandidat tersebut.
Karena itu siapa yang memberikan kesaksian bahwa seorang itu baik, padahal sesungguhnya dia tidak baik maka dia telah melakukan persaksian palsu yang tergolong dusta yang dosanya disejajarkan dengan menyembah berhala, “Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”. (Al Hajj: 30)
Orang-orang yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum kepada seorang calon bahwa dia baik dan layak untuk dipilih hanya karena yang bersangkutan adalah kerabat dan putera daerahnya, atau karena kepentingan pribadi, maka dia telah melanggar perintah Allah, “Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.(Ath Tholaq: 2)

Sebaiknya suara diberikan dengan landasan karena Allah dengan kriteria yang sesuai dengan kehendak Allah yaitu kepada orang yang paling taqwa kepada-Nya dan terbaik dalam beramal soleh di tengah kehidupan masyarakat. Maka para calon itu hendaknya diketahui kualitas agamanya, kebiasaan amal solehnya, dan kemampuannya beramar ma’ruf dan nahi munkar. Identitas mereka tidak boleh disembunyikan.
Pemilu menunjukkan wala (loyalitas) seorang pemilih kepada orang-orang yang dipilihnya. Tingkat terendah dari wala adalah afiliasi kepada orang atau Partainya. Karena itu seorang muslim memilih harus berdasarkan firman Allah berikut,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)”. (QS. 4. An Nisaa:144)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. 5. Al Maaidah:51)

Pemilu itu pada dasarnya untuk memilih wakil rakyat. Para pakar hukum perundang-undangan mengatakan bahwa sesungguhnya sistem perwakilan itu ditegakkan di atas pondasi tanggungjawab pemerintah, kedaulatan rakyat, dan penghargaan terhadap aspirasi mereka. Dalam sistem perwakilan juga tidak ada yang menghalangi persatuan dan kesatuan ummat. Perpecahan dan perbedaan pun termasuk syarat tegaknya, kendati sebagian dari mereka bahwa salahsatu tiang penyangga sistem parlementer adalah sistem kepartaian. Akan tetapi kalaupun ini telah menjadi tradisi, sesungguhnya ia bukan merupakan pondasi bagi tegaknya sistem ini. Karena sangat mungkin sistem parlementer tanpa adanya partai dan tanpa keluar dari kaedah-kaedah aslinya.

Atas dasar ini tidak ada kaidah-kaidah sistem parlemen yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh Islam dalam menata pemerintahan. Dengan demikian, berarti sistem parlemen tidak jauh melenceng dan tidak asing bagi sistem Islam. Karena itulah sewajarnya kaum muslimin mempunyai Partai, ikut serta dalam Pemilu, mempunyai wakil-wakil di Parlemen untuk menyuarakan aspirasi mereka di tengah bangsanya yang majemuk. Tanpa kehadiran mereka, ada banyak keburukan akan terlahir dari dua poros besar,

Pertama, munculnya pemimpin-pemimpin yang dibenci oleh Ummat Islam. Yaitu pemimpin yang akan bertindak diktator dengan mengatasnamakan demokrasi….

Kedua, semakin leluasanya orang-orang kafir dan sekuler membuat undang-undang dan aturan yang akan merugikan Islam dan kaum muslimin.

There was an error in this gadget

AddThis

Bookmark and Share

Facebook Comment

Info Archive

Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Arief Natadiningrat :

"Kami berharap, negara ini tidak melupakan sejarah. Dulu sebelum kemerdekaan Bung Karno meminta dukungan keraton untuk bisa membuat NKRI terwujud, karena saat itu tak ada dana untuk mendirikan negara. Saat itu keraton-keraton menyerahkan harta yang mereka punya untuk kemerdekaan negara ini,"

http://nasional.kompas.com/read/2010/12/05/1725383/Para.Sultan.Dukung.Keistimewaan.Yogya

THE FSKN STATMENT IN SULTANATE OF BANJAR : SESUNGGUHNYA KETIKA RAJA - RAJA MEMBUAT KOMITMENT DGN BUNG KARNO DALAM MENDIRIKAN REPUBLIK INI , SEMUA KERAJAAN YG MENYERAHKAN KEDAULATAN DAN KEKAYAAN HARTA TANAHNYA , DIJANJIKAN MENJADI DAERAH ISTIMEWA. NAMUN PADA KENYATAANNYA ...HANYA
YOGYAKARTA YG DI PROSES SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA ... AKANKAH AKAN MELEBAR SEPERTI KETIKA DI JANJIKAN ... HANYA TUHAN YG MAHA TAU. ( Sekjen - FSKN ) By: Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodiningrat

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=177026175660364&set=a.105902269439422.11074.100000589496907