Titimangsa

Titimangsa
Mendidik | Cerdas | Inovativ

Thursday, 6 October 2016

DPP RWS Usulkan Pembentukan Lembaga Silsilah Keluarga Nusantara Ke DPRD Jabar


Ketua DPP RWS Serahkan Draft Usulan Pembentukan Lembaga Silsilah Keluarga Nusantara kepada Ketua DPRD Jabar
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rukun Wargi Sumedang (RWS) beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Pertemuan tersebut untuk mengemukakan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah khususnya silsilah (keturunan-red) yang dikelola Yayasan Pangeran Sumedang. Sebab, tidak jarang saat ini banyak pihak yang mengatasnamakan keturunan dari para pendahulu yang memiliki peranan penting dalam membangun bangsa.

Ketua RWS, Iwa mengatakan, silsilah ini berkaitan erat dengan keberadaan RWS saat ini. Karena itu, RWS menilai perlu mengkomunikasikannya dengan DPRD untuk memberikan usulan Pembentukan Lembaga Silsilah Keluarga Nusantara. Sebab, hampir dalam lingkup lapisan masyarakat setidak-tidaknya ada keterkaitan ikatan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga, untuk memperkuat keabsahan maupun legalitas, RWS meminta dorongan kepada pemerintah daerah agar dapat diakui.

“Kami meminta dukungan dari DPRD Jabar untuk membimbing dalam mengelola serta turut menyosialisasikan tentang RWS ini. Sebab ini bagian dari sejarah yang harus diketahui oleh masyarakat Jawa Barat,” ujar Iwa.

Selain itu, kata dia, dengan adanya RWS ini diharapkan dapat memperpanjang ikatan silaturahmi bagi masyarakat Jabar. Sehingga tidak ada istilah “pareumeun obor” jika sudah mengetahui siapa keturunan dari silsilah yang di ketahui.

“Bahkan, tidak menutup kemungkinan orang disekitar kita ini masih terikat saudara jika silsilahnya sudah diketahui,” katanya.

Hal itu diperkuat Pembina RWS, Prof. DR. A. Sobana Hardjasaputra,MA. Menurut dia, usulan pembentukan tersebut sangat penting untuk meluruskan sejarah yang keliru. Sebab meliputi raung lingkup yang sangat besar. Meskipun diawali dari tanah Sumedang yang memiliki sejarah salah satu kerajaan besar. Bahkan berpengaruh hingga kerajaan nusantara.

“Sebagai sejarawan, saya sangat mendukung untuk pembentukan lembaga silsilah nusantara ini, sebab saat ini sudah banyak silsilah yang melenceng dari sejarah yang sebenarnya,” ujar Prof. Sobana.

Selain itu, lanjut dia, banyak kasus yang bermula dari kekeliruan silsilah maupun saling klaim keturunan keluarga kerajaan. Sehingga tidak sedikit menimbulkan perselisihan yang berujung kerusuhan dan ingin merebut tahta mapun tempat kerajaan. Justru itulah yang merusak jika tidak dibarengi dengan fakta sejarah.

“Misalnya di Jabar ada Kerajaan Salakanagara yang belum jelas fakta sejarahnya,” tegasnya.

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM mengapresiasi usulan pembentukan Lembaga Silsilah Keluarga Nusanta tersebut. Bermula dari Sumedang lantaran merupakan pusat budaya Sunda. Kendati demikian, usulan ini harus ada kajian-kajian baik secara empiris maupun secara sosial terlebih dahulu. Dewan dapat membantu untuk menyosialisasikannya melalui kegiatan reses maupun kegiatan dewan lainnya.

“Lembaga ini memang belum ada ditatanan manapun, sehingga tentu kami akan mendukung usulan pembentukan lembaga ini. Tetapi sebelum itu harus ada pengkajian secara menyelluruh,” tandas Ineu.

Sumber http://dprd.jabarprov.go.id/about/news/read/2016/10/06/dpp-rws-usulkan-pembentukan-lembaga-silsilah-keluarga-nusantara-ke-dprd-jabar.html 

Link terkait :

  1. http://indonesian-treasury.blogspot.co.id/2016/09/penyusunan-silsilah-nasab-dan-urgensinya.html
  2. http://indonesian-treasury.blogspot.co.id/2016/09/architects-of-deception-concealed_10.html


There was an error in this gadget

AddThis

Bookmark and Share

Facebook Comment

Info Archive

Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Arief Natadiningrat :

"Kami berharap, negara ini tidak melupakan sejarah. Dulu sebelum kemerdekaan Bung Karno meminta dukungan keraton untuk bisa membuat NKRI terwujud, karena saat itu tak ada dana untuk mendirikan negara. Saat itu keraton-keraton menyerahkan harta yang mereka punya untuk kemerdekaan negara ini,"

http://nasional.kompas.com/read/2010/12/05/1725383/Para.Sultan.Dukung.Keistimewaan.Yogya

THE FSKN STATMENT IN SULTANATE OF BANJAR : SESUNGGUHNYA KETIKA RAJA - RAJA MEMBUAT KOMITMENT DGN BUNG KARNO DALAM MENDIRIKAN REPUBLIK INI , SEMUA KERAJAAN YG MENYERAHKAN KEDAULATAN DAN KEKAYAAN HARTA TANAHNYA , DIJANJIKAN MENJADI DAERAH ISTIMEWA. NAMUN PADA KENYATAANNYA ...HANYA
YOGYAKARTA YG DI PROSES SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA ... AKANKAH AKAN MELEBAR SEPERTI KETIKA DI JANJIKAN ... HANYA TUHAN YG MAHA TAU. ( Sekjen - FSKN ) By: Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodiningrat

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=177026175660364&set=a.105902269439422.11074.100000589496907