DIPONEGORO,(GM)- Anggota Komisi A DPRD Jabar, H. Nawafie Saleh lebih setuju Kab. Karawang menjadi ibu kota negara dibandingkan Kab. Bogor. Sebab, lahan yang rencananya akan dijadikan pusat pemerintahan di Kab. Karawang milik negara, sedangkan lahan di Jonggol masih milik masyarakat yang harus dibebaskan dulu. Selain itu, lokasi yang di Karawang lebih strategis, hanya 5 km dari Tol Jakarta-Cikampek. "Lahan yang disiapkan untuk ibu kota di Jonggol, Kab. Bogor memang lebih luas, yaitu mencapai 30.000 hektare, tapi lahannya milik masyarakat, sedangkan lahan di Kab. Karawang hanya sekitar 7.100 hektare, tapi milik negara. Kendati luasnya hanya 7.100 hektare, menurut saya lahan itu cukup luas untuk dijadikan daerah ibu kota pemerintahan," ungkap Nawafie kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Jumat (17/9). Ia menyebutkan, lahan yang di Kab. Karawang berada di Kec. Ciampel. Orang sekitar menyebutnya Kuta Tandingan, artinya kota yang tidak tertandingi. Daerah tersebut merupakan kawasan pegunungan yang lahannya bekas milik Belanda. Daerahnya sejajar dengan Waduk Jatiluhur, sehingga aman dari longsoran atau rembesan air waduk. Bagian utara Kuta Tandingan adalah daerah pertanian yang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. "Sehingga, jika lahan Kuta Tandingan dijadikan ibu kota pemerintahan, tidak akan mengganggu lahan lainnya, seperti lahan pertanian atau permukiman warga. Daerah Kuta Tandingan dikelilingi 9 pegunungan, di antaranya Gunung Sanggabuana, Gedogan, dan Gunung Cipaga," papar Nawafie. Menurutnya, dari sisi tempat, Jonggol maupun Kuta Tandingan memang tidak terlalu jauh dari Jakarta. "Kalau dibandingkan memang Karawang sedikit lebih dekat dibandingkan Jonggol. Namun jika dibandingkan dari sudut yang lain, pemindahan ibu kota negara lebih ideal ke Karawang," katanya. Diakui Nawafie, selama ini Komisi A belum menentukan sikap apa pun atas wacana pemindahan ibu kota. Meskipun masalah ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun karena Karawang berada di Jawa Barat, Pemprov Jabar setidaknya harus memberikan kontribusi terhadap wacana pemidahan ibu kota tersebut. Sebelumnya, Wagub Jabar, Dede Yusuf juga lebih mendukung pemindahan ibu kota negara ke Karawang dibandingkan ke Jonggol, Kab. Bogor. Pemikirannya didasarkan atas kesiapan sarana dan infrastruktur yang ada di Karawang yang dinilai lebih siap dibandingkan Jonggol. "Saya melihat Karawang lebih siap menjadi ibu kota negara. Paling tidak di sana dibangun untuk pusat kegiatan pemerintahan," kata Dede Dede mengatakan, wacana Jonggol menjadi ibu kota negara banyak muncul. Namun, ia lebih mendukung jika kantor pusat pemerintahan dipindahkan ke Karawang saja. "Wacana mengenai pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan ke Jonggol sudah ada sejak tahun '80-an. Tapi kita juga punya opsi lain ke teman-teman di DPR, kenapa tidak di Karawang saja," ujarnya. Di salah satu kabupaten di Jabar itu ada ribuan hektare lahan kosong yang bisa digunakan untuk membangun pusat pemerintahan, khususnya pusat-pusat perkantoran. Selain itu, akses jalan yang mudah, ditambah adanya jalan tol. Jarak tempuh dari Jakarta pun sebentar, hanya 20 menit. "Karena itu kita mengusulkan kantor presiden dan DPR di Karawang saja," katanya. (B.96)** http://www.karawangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=219 Situs Kuta Tandingan diperkirakan merupakan meninggalan Kerajaan kecil dalam Kekuasaan Kerajaan Pajajaran, yang bernama Kerajaan Kuta Tandingan Jaya yang diperintah oleh Patih Panatayuda, dibantu oleh Patih Purnakuta dan Patih Mangkubumi dengan penasehat Pamanah Rasa dan Jaksa Imbang Kencana. http://archive.kaskus.us/thread/1110515/320 |
Tuesday, 21 September 2010
Komisi A Setuju Ibu Kota Karawang
Wikipedia
Search results
Facebook Comment
Info Archive
Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Arief Natadiningrat :
"Kami berharap, negara ini tidak melupakan sejarah. Dulu sebelum kemerdekaan Bung Karno meminta dukungan keraton untuk bisa membuat NKRI terwujud, karena saat itu tak ada dana untuk mendirikan negara. Saat itu keraton-keraton menyerahkan harta yang mereka punya untuk kemerdekaan negara ini,"
http://nasional.kompas.com/read/2010/12/05/1725383/Para.Sultan.Dukung.Keistimewaan.Yogya
THE FSKN STATMENT IN SULTANATE OF BANJAR : SESUNGGUHNYA KETIKA RAJA - RAJA MEMBUAT KOMITMENT DGN BUNG KARNO DALAM MENDIRIKAN REPUBLIK INI , SEMUA KERAJAAN YG MENYERAHKAN KEDAULATAN DAN KEKAYAAN HARTA TANAHNYA , DIJANJIKAN MENJADI DAERAH ISTIMEWA. NAMUN PADA KENYATAANNYA ...HANYA
YOGYAKARTA YG DI PROSES SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA ... AKANKAH AKAN MELEBAR SEPERTI KETIKA DI JANJIKAN ... HANYA TUHAN YG MAHA TAU. ( Sekjen - FSKN ) By: Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodiningrat
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=177026175660364&set=a.105902269439422.11074.100000589496907
http://nasional.kompas.com/read/2010/12/05/1725383/Para.Sultan.Dukung.Keistimewaan.Yogya
THE FSKN STATMENT IN SULTANATE OF BANJAR : SESUNGGUHNYA KETIKA RAJA - RAJA MEMBUAT KOMITMENT DGN BUNG KARNO DALAM MENDIRIKAN REPUBLIK INI , SEMUA KERAJAAN YG MENYERAHKAN KEDAULATAN DAN KEKAYAAN HARTA TANAHNYA , DIJANJIKAN MENJADI DAERAH ISTIMEWA. NAMUN PADA KENYATAANNYA ...HANYA
YOGYAKARTA YG DI PROSES SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA ... AKANKAH AKAN MELEBAR SEPERTI KETIKA DI JANJIKAN ... HANYA TUHAN YG MAHA TAU. ( Sekjen - FSKN ) By: Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodiningrat
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=177026175660364&set=a.105902269439422.11074.100000589496907